Narasiutama.com – Ketua Bidang Kebijakan Publik (KP), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Gorontalo, Reza Saad menyoroti situasi krisis energi bersubsidi yang seakan menjadi pemandangan rutin tanpa penyelesaian.
Persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Gorontalo kembali mencapai titik didih yang meresahkan masyarakat luas.
Menurut Reza, persoalan ini bukan sekadar isu kelangkaan biasa, karut-marut distribusi energi ini telah melahirkan berbagai hal negatif yang nyata di tengah-tengah ruang publik—mulai dari ancaman keselamatan berlalu lintas, kontradiksi klaim ketersediaan stok, hingga lumpuhnya sektor-sektor produktif akar rumput seperti nelayan dan petani.
“Antrean panjang ini tidak jarang memakan badan jalan utama, titik-titik krusial seperti kawasan Patung Saronde dan SPBU Andalas menjadi pusat penumpukan kendaraan yang paling disorot, ini memicu kemacetan arus lalu lintas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, kata Reza, hal yang tidak kalah krusial berkaitan langsung dengan kredibilitas informasi serta manajemen distribusi energi oleh pihak-pihak berwenang. Narasi yang dibangun oleh Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo bahwa kuota dan stok BBM secara nasional maupun regional berada dalam kondisi yang aman dan mencukupi.
Namun, Reza menilai, klaim di atas kertas ini berbanding terbalik dengan realitas harian yang disaksikan langsung oleh masyarakat di lapangan. Bahkan menimbulkan pertanyaan, Jika DPRD dan pertamina mengklaim stok BBM aman, mengapa antrean panjang masih terus terjadi setiap hari tanpa henti?
“Ada kecurigaan kuat bahwa persoalan ini bukan semata-mata karena kekurangan pasokan mutlak, melainkan akibat lemahnya tata kelola distribusi, adanya kebocoran alokasi, atau tidak tepat sasarannya penyaluran BBM bersubsidi (seperti Pertalite) kepada pihak-pihak yang tidak berhak,” terangnya.
Bagi Reza, Ketidakpastian ini menciptakan iklim psikologis yang tidak sehat di tengah masyarakat, di mana rasa cemas akan kehabisan bahan bakar memicu tindakan panic buying. Akibatnya, rantai pasokan semakin tertekan karena sebagian masyarakat cenderung mengisi bahan bakar secara berlebihan atau di luar kebutuhan normal mereka, memperparah lingkaran setan kelangkaan di SPBU.
Selain itu, Reza juga membidik dimensi yang lebih luas dan fundamental, yakni dampak ekonomi kerakyatan bagi sektor-sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah, yaitu nelayan dan petani.
Berbeda dengan masyarakat perkotaan yang menggunakan kendaraan untuk mobilitas harian biasa, bagi nelayan dan petani, BBM (khususnya solar dan pertalite bersubsidi) merupakan alat produksi utama yang menentukan aspek dapur kehidupan mereka.
Reza menyebut, bahwa pemerintah kurang melihat persoalan ini secara makro, padahal dampak ikutan dari krisis BBM di SPBU perkotaan langsung memukul telak sektor-sektor marjinal di akar rumput.
“Ketika nelayan tidak bisa melaut dan petani kesulitan menggarap lahan akibat krisis bahan bakar, rantai pasokan pangan lokal terancam, harga komoditas berpotensi merangkak naik, dan kesejahteraan masyarakat kecil di pedesaan maupun pesisir terjun bebas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum KAMMI PD Kota Gorontalo, Syahran T. Taim menyampaikan, bahwa persoalan BBM merupakan kepentingan publik yang harus ditangani secara serius, terbuka, dan melibatkan seluruh pihak terkait.
Sehingganya, ia mendesak Pemprov Gorontalo, DPRD, Pertamina, dan Kepolisian untuk segera bersinergi membentuk tim pengawasan terpadu di setiap SPBU.
Tim ini nantinya bertugas secara ketat mengawasi proses penyaluran agar kuota Pertalite dan BBM bersubsidi lainnya benar-benar terdistribusi secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak, serta menutup celah praktik pelangsir liar atau penyalahgunaan wewenang.
Tak hanya itu, pihak manajemen SPBU dihimbau untuk meningkatkan kapasitas operasional dan efisiensi pelayanan. Langkah percepatan transaksi dan pengaturan jalur masuk-keluar kendaraan mutlak diperlukan guna meminimalisir penumpukan kendaraan yang selama ini menjadi pemicu utama kemacetan lalu lintas perkotaan.
Syahran juga meminta PT Pertamina untuk memberikan kepastian hukum, informasi yang transparan, serta keterbukaan data stok BBM secara berkala kepada publik.
“Transparansi ini sangat krusial guna meredam kecemasan sosial, membangun kembali kepercayaan publik, dan mencegah tindakan panic buying di tengah masyarakat Gorontalo,” tutupnya
