Ketua DPD IMM Gorontalo, Muhammad Arif mengkritisi kebijakan Gubernur Gorontalo yang mengangkat staf khusus di tengah seruan efisiensi anggaran. Menurut Arif, pengangkatan Staf Khusus Gubernur tidak sejalan dengan semangat efisiensi oleh pemerintah pusat.
Selain tidak sejalan dengan semangat efisiensi, pengangkatan staf khusus juga tidak bertolak pada profesionalitas kerja-kerja orang yang diangkat. Kata Arif, pengangkatan staf khusus itu hanya semacam balas budi politik. Hal itu terbukti dengan perekrutan staf khusus yang masih ada dapam lingkaran keluarga penguasa.
“Kita mau sebut apa tindakan itu kalau bukan balas budi politik? Di tengah seruan efisiensi, Gubernur memaksakan harus merekrut staf khusus. Sama sekali tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran,” kata Arif.
Kritik lain yang dilayangkan Arif perihal napi korupsi yang menjadi staf khusus. Dengan diangkatnya staf khusus mantan napi korupsi, sudah sepantasnya meragukan komitmen pemerintahan Gusnar-Idah terhadap pemberantasan korupsi.
“Apa yang diharapkan Gubernur dari kerja-kerja staf khusus yang mantan napi korupsi itu?. Terus terang, ini justeru membuat kita ragu terhadap komitmen gubernur dalam pemberantasan korupsi di Gorontalo,” ucapnya.
