Gorontalo – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Gorontalo menyampaikan kritik keras terhadap penutupan sementara 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional. Temuan ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gorontalo tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Sidak Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie pada Rabu (8/4/2026) mengungkapkan bahwa puluhan SPPG tidak memenuhi standar dasar, termasuk ketiadaan atau ketidaksesuaian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan tidak adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Strategis (PSDMS) KAMMI Wilayah Gorontalo, Fandi Mohamad, menilai jumlah SPPG yang ditutup begitu besar dan menunjukkan adanya kegagalan pengawasan serta ketidaksiapan penyelenggara program.
“Mari kita jujur saja, 25 SPPG yang ditutup itu bukan angka kecil. Ini cukup menjadi data bahwa implementasi program MBG di Gorontalo gagal dijalankan dengan benar,” tegas Fandi.
Ia menilai bahwa persoalan ini bukan semata-mata kesalahan teknis, melainkan hasil dari pengelolaan yang tidak profesional sejak awal.
“Program yang melibatkan makanan untuk anak sekolah seharusnya punya standar ketat. Kalau IPAL dan SLHS saja tidak beres, bagaimana kita memastikan keamanan makanan yang mereka konsumsi setiap hari?” lanjutnya.
Fandi menilai pemerintah daerah dan pihak SPPG telah lalai memastikan kesiapan sejak program dimulai.
“Ini bukan program kecil. Ini menyangkut kesehatan ribuan siswa. Kelalaian seperti ini tidak bisa ditoleransi. Pemerintah dan pengelola SPPG harus bertanggung jawab dan memperbaiki total sistem kerja mereka,” katanya.
KAMMI meminta pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh dengan pengawasan ketat, bukan hanya menunggu sampai masalah meledak.
Fandi juga mengapresiasi langkah sidak yang dilakukan Wakil Gubernur, namun menilai bahwa tindakan ini harus ditindaklanjuti dengan pembinaan yang lebih serius dan sistematis.
“Kami mendesak pemerintah untuk melakukan pembinaan yang benar-benar substansial, bukan sekadar seremoni. Kepala SPPG harus mendapatkan pendampingan teknis yang memadai, terutama soal standar sanitasi, kualitas bahan pangan, dan manajemen dapur,” ujarnya.
Dalam kritiknya, Ia menekankan pentingnya memastikan makanan yang dikirim ke sekolah benar-benar aman dan layak konsumsi.
“Kami menuntut agar tidak ada lagi dapur penyedia makanan yang bekerja setengah hati. Ini bukan soal jumlah porsi, tapi kualitas dan keselamatan makanan itu sendiri,” ujar Fandi.
Fandi menegaskan bahwa KAMMI akan selalu bersikap kritis terhadap program yang tidak menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.
“Selama sebuah program bekerja untuk kepentingan masyarakat, tentu kami akan melihat dan mengawalnya. Namun jika kenyataannya penyelenggaraannya amburadul seperti ini, kami wajib menyuarakan kritik,” jelasnya.
KAMMI Gorontalo menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi semua aspek program MBG.
“Ini bukan sekadar catatan kecil. 25 SPPG ditutup adalah peringatan keras bahwa ada yang tidak beres. Jangan sampai kejadian ini terulang dan membahayakan anak-anak di sekolah,” tegasnya.
Fandi juga mengajak masyarakat, termasuk pihak sekolah, untuk turut serta melakukan pengawasan langsung terhadap program MBG.
“Kami mengajak masyarakat dan sekolah untuk bersama-sama mengawasi program ini. Jika ada makanan yang tidak layak, proses memasak yang bermasalah, atau penyimpangan lainnya, segera laporkan. Ini demi keselamatan anak-anak di sekolah,” tutupnya.
