Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera mendorong munculnya berbagai inisiatif solidaritas dari masyarakat. Di Gorontalo, mahasiswa dan pemuda menggelar Aksi Solidaritas Kebangsaan dan Kepedulian Kemanusiaan dengan menggalang donasi di ruang publik sebagai bentuk empati terhadap korban bencana.
Aksi tersebut dilakukan secara terbuka dan sederhana, sebagai respons cepat atas kondisi darurat yang dialami masyarakat terdampak. Mahasiswa menilai bahwa kepedulian sosial merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan yang harus dijaga.
Menanggapi pernyataan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, yang menegaskan bahwa penggalangan dana wajib berizin, Penanggung Jawab Aksi Solidaritas Kebangsaan dan Kepedulian Kemanusiaan sekaligus Ketua Umum KAMMI Wilayah Gorontalo, Rifaldi Halang, menyampaikan bahwa pihaknya memahami substansi regulasi tersebut, namun berharap pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual.
“Kami memahami bahwa regulasi terkait penggalangan dana bertujuan menjaga transparansi dan mencegah penyalahgunaan. Namun dalam situasi bencana, kepedulian masyarakat sering bergerak lebih cepat dari prosedur administratif. Karena itu, semangat solidaritas ini seharusnya dibimbing dan difasilitasi, bukan langsung dicurigai,” ujar Rifaldi.
Ia menegaskan bahwa aksi yang dilakukan mahasiswa merupakan bentuk gotong royong dan tanggung jawab kebangsaan yang perlu dijaga bersama.
Lebih lanjut, Rifaldi menilai pemerintah, khususnya Dinas Sosial, perlu mengambil peran yang lebih proaktif di lapangan.
“Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial seharusnya bisa menjemput bola. Misalnya dengan melakukan peninjauan langsung ke setiap aksi penggalangan dana yang dilaksanakan masyarakat. Di sana, pemerintah bisa melihat keadaan di lapangan, berdiskusi dengan massa aksi, sekaligus memberikan sosialisasi terkait aturan secara langsung. Ini akan jauh lebih efektif, karena faktanya belum semua organisasi atau komunitas yang turun mengetahui aturan yang ada,” tambahnya.
Menurut Rifaldi, pendekatan seperti itu bukan hanya menguatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam kondisi darurat.
“Jika dilakukan dengan cara dialog dan pendampingan, maka aturan tetap dijalankan, tetapi semangat kepedulian masyarakat tidak padam. Itu yang kami harapkan, agar negara benar-benar hadir sebagai mitra dalam kerja-kerja kemanusiaan ini,” tegas Rifaldi.
Rifaldi juga menekankan bahwa aksi solidaritas yang dilakukan mahasiswa dan pemuda itu bukanlah bentuk pembangkangan terhadap aturan, tetapi bentuk tanggung jawab sosial yang lahir spontan dari kepedulian terhadap saudara sebangsa yang sedang tertimpa musibah. Ia berharap pemerintah dapat menyediakan mekanisme fasilitatif sehingga energi sosial masyarakat dapat tersalurkan secara aman, efektif, dan akuntabel.
