Narasiutama.com – Camat Pagimana, Wahyudin Sangkota, akhirnya angkat bicara terkait dinamika internal dan polemik transparansi anggaran yang mewarnai gelaran Turnamen Piala Gubernur Berani Juara 2026 di Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai.
Wahyudin mengungkapkan, bahwa gesekan antar anggota panitia pelaksana sudah berhembus sejak masa persiapan pertandingan.
Melihat hal tersebut, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pagimana sebenarnya telah mengambil langkah cepat untuk melakukan mediasi agar konflik internal tidak membias dan mengganggu jalannya kegiatan hingga akhir.
Namun, dalam perjalanannya, sejumlah panitia—termasuk Bendahara Panitia—memilih untuk mengundurkan diri. Mundurnya sejumlah pengurus ini dipicu oleh kepemimpinan Ketua Panitia (Ketupat) yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan keuangan kegiatan.
“Ketua Panitia manajemen keuangannya kurang transparan. Di antaranya adalah bantuan sponsor atau penghasilan kas kegiatan tidak dimasukkan ke rekening bendahara panitia,” ujar Wahyudin saat diwawancarai awak media.
Upaya penyelesaian konflik internal terus dilakukan oleh pihak kecamatan. Wahyudin kembali mengundang para pihak untuk dimediasi agar internal panitia dapat kembali akur.
Tak hanya itu, pihak kecamatan juga melayangkan surat resmi kepada panitia pelaksana untuk mengingatkan krusialnya penanganan masalah perizinan dan jaminan keamanan.
Namun, respons yang diterima justru mengecewakan. Surat imbauan resmi dari pihak kecamatan tersebut, dibalas oleh Ketua Panitia dengan tudingan bahwa pihak Camat telah melakukan intervensi yang terlalu jauh terhadap pelaksanaan turnamen.
Wahyudin menepis anggapan tersebut dan menegaskan, posisi Forkopimcam yang semata-mata hanya menjalankan fungsi pengawasan di wilayah kerja mereka.
“Padahal kami Forkopimcam hanya menjaga stabilitas di wilayah kerja kami. Sehingga, dengan adanya balasan itu, Forkopimcam akhirnya hanya fokus pada pengamanan dan pelaksanaan kegiatan saja, agar kegiatan ini tetap bisa berjalan sukses,” tegasnya.
Dampak dari ketidakjelasan pertanggungjawaban anggaran tersebut kini berbuntut panjang. Sikap saling curiga dan saling tuduh antar sesama panitia tak terhindarkan akibat tidak adanya laporan keuangan yang transparan.
Menanggapi kekisruhan yang bersumber dari pengelolaan keuangan turnamen tersebut, Camat Pagimana menyarankan agar jajaran panitia yang merasa dirugikan bisa mengambil langkah hukum atau menyurat ke Gubernur Sulawesi Tengah.
“Ini sebaiknya kalau panitia lain merasa dirugikan, bisa membawa permasalahan ini ke penegak hukum atau melaporkannya secara tertulis langsung kepada Gubernur,” pungkasnya.
