Aktivis asal Pagimana Reza Saad, angkat suara terkait dinamika pelayanan publik dan respons pemerintah kecamatan terhadap aspirasi masyarakat. Sorotan tajam kali ini diarahkan kepada Camat Pagimana Wahyudin Sangkota dan Lurah Pakowa Ruslan Idris yang dinilai lebih mengedepankan kedekatan dengan pihak korporat dibanding menjalankan tanggung jawab moral dan administratif mereka kepada warga.
Menurut Reza, kondisi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan komunikasi dan perhatian. Ketika masyarakat mengajukan keluhan mulai dari persoalan lingkungan, dampak operasional perusahaan, hingga kebutuhan solusi yang konkret—jawaban dan langkah nyata dari pemerintah setempat dianggap lambat dan tidak memadai. Sebaliknya, interaksi pemerintah kecamatan dan kelurahan dengan pihak perusahaan justru terlihat lebih intens dan harmonis.
Kritik tersebut lahir dari kekhawatiran bahwa pejabat publik seharusnya menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dan keberadaan korporasi, bukan malah terkesan condong ke salah satu pihak. Sehingga, jika pemerintah wilayah lebih memilih menjalin hubungan dekat dengan perusahaan dibandingkan mendengarkan keresahan warga, maka potensi konflik sosial akan semakin besar dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terkikis.
“Setiap keberadaan korporasi di wilayah Pagimana harus membawa manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat setempat. Namun hal itu tidak akan terwujud jika pemerintah kecamatan dan kelurahan gagal menjalankan fungsinya sebagai pengawas, fasilitator, dan pelindung kepentingan warga,” ungkap Reza.
Reza mendesak agar Camat Pagimana dan Lurah Pakowa segera membuka ruang dialog yang lebih transparan, mendengarkan tuntutan warga, serta mengambil langkah cepat dalam menangani setiap persoalan yang muncul. Pendekatan yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, dinilai sebagai dasar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan membangun kembali kepercayaan publik.
“Perlu saya ingatkan, bahwa jabatan publik bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah besar yang mengharuskan pejabatnya hadir bersama rakyat. Ketika kedekatan dengan korporat lebih diprioritaskan daripada keselamatan, kenyamanan, dan kepentingan masyarakat, maka nilai-nilai pelayanan publik telah tercederai,” tegasnya.
Reza menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan warga Pagimana, termasuk mendorong pemerintah daerah agar bertindak lebih tegas, terbuka, dan berpihak kepada masyarakat yang menjadi fondasi utama pembangunan daerah.
