Narasiutama.com – Tanggapan serius datang dari aktivis/tokoh masyarakat Pohuwato, Rein Suleman, menanggapi polemik lokasi bencana tanah longsor tambang di kawasan DAM, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato yang menewaskan lima orang korban jiwa.
Rein mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan dan memeriksa oknum Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato berinisial YL bersama seorang warga bernama Firman guna mengurai kegaduhan di tengah masyarakat.
Langkah ini ditegaskan Rein menyikapi pernyataan oknum legislator tersebut yang terkesan melemparkan tanggung jawab atas kepemilikan Lokasi Kejadian Perkara (TKP) bencana longsor maut tersebut.
“Masalah ini sudah menimbulkan kegaduhan publik. APH harus segera memanggil dan memeriksa baik oknum Anggota DPRD Pohuwato maupun saudara Firman. Biar semuanya terang benderang, lahan milik siapa sebenarnya yang menjadi titik lokasi kecelakaan maut itu,” ujar Rein Suleman.
Rein menilai ada tiga poin krusial dari pernyataan oknum Anggota DPRD Pohuwato (YL) yang patut didalami oleh pihak kepolisian:
Pertama, Bantahan Kepemilikan TKP: Saat dikonfirmasi, oknum legislator berinisial YL secara tegas membantah bahwa lokasi longsor yang menelan 5 korban jiwa tersebut adalah miliknya.
Kedua, menyebut nama pihak lain: YL justru menunjuk nama lain, yakni Firman, sebagai pemilik lahan yang menjadi lokasi kejadian bencana (TKP).
Dan ketiga, Pengakuan Kepemilikan Lahan Berdekatan: Meski membantah TKP miliknya, YL membenarkan bahwa dirinya memang memiliki lokasi tambang/lahan di area DAM yang letaknya sangat berdekatan dengan TKP.
Menurut Rein, pengakuan YL yang membenarkan kepemilikan lahan di sekitar area kejadian sudah cukup menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan klarifikasi resmi. Hal ini penting dilakukan agar tidak timbul spekulasi liar dan upaya pengalihan tanggung jawab atas tragedi kemanusiaan yang memakan korban jiwa tersebut.
“Pengakuan bahwa dia (oknum DPRD) memiliki lahan yang berdekatan dengan TKP itu kunci. Maka dari itu, penyelidikan APH sangat krusial agar kepastian hukum dan kejelasan pemilik lahan yang sebenarnya dapat terungkap secara transparan,” tegas Rein.
