Gorontalo – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, akhirnya angkat bicara usai dirinya menjadi sorotan publik akibat video viral yang menampilkan pernyataannya soal “merampok uang negara”. Melalui akun Facebook pribadinya, Wahyu menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Gorontalo.
Dalam unggahan yang ditulis pada Jumat (19/9/2025), Wahyu mengaku khilaf dan menegaskan bahwa apa yang ia ucapkan dalam video tersebut merupakan kesalahan besar.
“Apapun yang saya lakukan di video itu saya akui salah dan tidak menunjukkan etika seorang pejabat publik. Hal ini tentu membuat kegaduhan di masyarakat Gorontalo. Jujur dari hati yang paling dalam saya mohon maaf beribu-ribu maaf kepada seluruh rakyat Gorontalo, khususnya kepada semua pendukung dan keluarga saya,” tulis Wahyu.
Unggahan itu mendapat ratusan respons dari warganet, sebagian menilai permintaan maafnya sebagai langkah tepat, sementara sebagian lain tetap mendesak agar Badan Kehormatan (BK) DPRD segera mengambil sikap.
Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Gorontalo menegaskan sikapnya atas pengakuan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, yang melalui akun Facebook pribadinya telah mengakui kebenaran video viral berisi ucapannya tentang “merampok uang negara”. Permintaan maaf yang disampaikan di media sosial tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang telah mencoreng nama baik DPRD serta melukai kepercayaan publik.
“Menurut kami, pernyataan tersebut adalah pelanggaran serius terhadap etika dan moral seorang pejabat publik. Ucapan yang dilontarkan bukan sekadar candaan, melainkan bentuk pelecehan terhadap amanah rakyat. Oleh karena itu, KAMMI mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera memproses dan menjatuhkan sanksi tegas, bahkan hingga pada opsi pemberhentian, demi menjaga marwah lembaga legislatif,” tutur Ketua Umum KAMMI Wilayah Gorontalo, Rifaldi Halang.
Tambah Rifal, KAMMI juga menuntut partai pengusung Wahyudin Moridu untuk bertanggung jawab secara moral dan politik. Partai tidak boleh tinggal diam, sebab membiarkan kadernya melakukan pelanggaran tanpa sanksi sama saja dengan menutup mata atas perilaku yang merugikan rakyat.
Lebih jauh, KAMMI menyerukan kepada masyarakat Gorontalo agar terus mengawal persoalan ini dan tidak berhenti pada permintaan maaf semata. Integritas wakil rakyat adalah harga mati yang tidak boleh dikompromikan. Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi preseden buruk yang mengikis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.
“Marwah DPRD harus dijaga dan ditegakkan. Lembaga perwakilan rakyat hanya akan dihormati jika diisi oleh figur yang berintegritas, bersih, dan benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan yang mempermainkan amanah dengan ucapan dan sikap yang melecehkan,”tandasnya.
