GORONTALO – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Gorontalo menggelar aksi dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 pada 5 Mei 2026 di dua titik, yakni Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo dan Perlimaan Telaga. Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap kondisi pendidikan yang dinilai semakin jauh dari prioritas negara.
Saat tiba di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo sekitar pukul 14.00 WITA, massa aksi langsung menyampaikan tuntutan mereka di hadapan pihak dinas. Dalam orasinya, Koordinator Lapangan, Ary Saputra, menegaskan bahwa kondisi pendidikan saat ini berada dalam situasi darurat.
“Di hadapan Dinas Pendidikan hari ini, kami tegaskan bahwa kondisi pendidikan kita saat ini lagi tidak baik-baik saja. Ini adalah potret nyata kegagalan negara. Ada jutaan anak secara nasional dan puluhan ribu di daerah Gorontalo kita yang tidak bersekolah, begitu juga kondisi guru hidup dalam ketidakpastian, dan anggaran pendidikan justru tidak tepat sasaran. Dan kami datang membawa kegelisahan rakyat, dan menuntut perbaikan dan penyelesaian secara konkrit dari negara,” tegas Ary saat menyampaikan tuntutan di lokasi aksi.
Ia juga menekankan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat kondisi tersebut.
“Kami berdiri di sini bukan untuk seremonial, tapi untuk memastikan bahwa pendidikan kembali pada fungsinya. Jika hari ini diabaikan, maka kita sedang merusak masa depan bangsa sendiri,” tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua KAMMI Wilayah Gorontalo, Rifaldi Halang, dalam penyampaiannya di hadapan pihak dinas menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap sektor pendidikan.
“Kami menyampaikan langsung di hadapan Dinas Pendidikan bahwa negara tidak boleh hanya hadir dalam angka anggaran. Pendidikan adalah hak dasar, dan pemerintah wajib memastikan akses, kualitas, serta kesejahteraan guru benar-benar terpenuhi. Jika tidak, maka klaim keberhasilan selama ini hanyalah ilusi semata,” tegas Rifaldi.
Ia juga menyoroti kondisi pendidikan di Gorontalo yang masih memprihatinkan.
“Di daerah ini sendiri, kita masih menghadapi 25.501 anak tidak sekolah, guru yang belum memiliki kepastian status, termasuk 329 guru non-database, serta kasus pelecehan seksual, hingga kekerasan dan perundungan di dunia pendidikan yang terus terjadi. Ini bukan sekadar catatan, ini adalah masalah yang harus segera diselesaikan,” lanjutnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Bidang Kebudayaan sekaligus Pelaksana Harian (PLH) Dinas Pendidikan, Roni R. Mamu menyampaikan, bahwa pihaknya akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan.
“Kami menerima semua aspirasi yang disampaikan oleh KAMMI Gorontalo dan akan menindaklanjutinya di internal Dinas Pendidikan,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Siti Maria Igirisa Lahidjun mengapresiasi kehadiran massa aksi sebagai bagian dari kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian aspirasi ini. Kehadiran mahasiswa adalah bagian dari kontrol kebijakan pemerintah. Semua aspirasi yang disampaikan telah kami catat dan akan ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Aksi ini juga dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan pendidikan, baik secara nasional maupun daerah. Secara nasional, anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp769,09 triliun, namun dinilai tidak sepenuhnya tepat sasaran, dengan sebagian besar dialihkan ke program di luar substansi pendidikan. Selain itu, terdapat 3.966.858 anak tidak bersekolah, kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan, serta kesejahteraan guru yang belum terpenuhi.
Di Gorontalo, permasalahan serupa juga terjadi dengan jumlah anak tidak sekolah mencapai 25.501, serta persoalan kesejahteraan dan kepastian status guru yang belum terselesaikan. Kasus kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan pendidikan turut menjadi perhatian dalam aksi ini.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Dinas Pendidikan, massa aksi kemudian bergerak menuju Perlimaan Telaga sekitar pukul 16.30 WITA dan mengakhiri aksi pada pukul 17.45 WITA.
KAMMI Gorontalo menegaskan bahwa momentum Hardiknas seharusnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi refleksi kritis terhadap arah kebijakan pendidikan.
“Jika pendidikan terus diabaikan, maka masa depan bangsa sedang dipertaruhkan,” tutup Rifaldi.
