Oleh: Rifaldi Halang, Ketua KAMMI Wilayah Gorontalo
Kampus sejak dahulu dikenal sebagai rumah intelektual, tempat bertemunya gagasan, kritik, dan perdebatan ilmiah. Di ruang itulah mahasiswa belajar menjadi manusia merdeka, bukan hanya merdeka berpikir, tetapi juga merdeka menyampaikan pandangan terhadap persoalan bangsa. Namun belakangan ini, ruang demokrasi di kampus perlahan terasa menyempit.
Beberapa agenda diskusi, mimbar bebas, hingga pemutaran film dokumenter di sejumlah kampus dikabarkan dibatalkan atau dibubarkan. Salah satunya berkaitan dengan pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang ramai menjadi perhatian publik. Sejumlah media nasional melaporkan adanya pelarangan dan pembubaran agenda nonton bersama di beberapa daerah.
Ironisnya, di tengah situasi itu, pemerintah pusat justru menegaskan tidak pernah melarang pemutaran film tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan larangan resmi terkait pemutaran film itu. Persoalan yang terjadi disebut lebih banyak berada pada level lokal dan administratif. Fakta ini memperlihatkan bahwa sering kali ketakutan terhadap ruang diskusi muncul bukan karena aturan negara, melainkan karena kekhawatiran berlebihan terhadap perbedaan pandangan.
Padahal demokrasi tidak pernah tumbuh dari ruang yang dibungkam. Demokrasi justru hidup dari keberanian mendengar, berdialog, dan menerima kritik. Kampus seharusnya menjadi tempat paling aman untuk itu.
Mahasiswa bukan ancaman negara. Mahasiswa adalah bagian penting dalam menjaga kesehatan demokrasi. Ketika ruang diskusi dibatasi, forum ilmiah dicurigai, atau kritik dianggap ancaman, maka sesungguhnya kampus sedang menjauh dari ruh pendidikannya sendiri.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum secara jelas menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat. Bahkan dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa siapa pun yang menghalang-halangi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum dapat dipidana.
Artinya, negara melalui regulasi sebenarnya telah memberikan ruang demokrasi yang jelas. Maka kampus tidak semestinya menjadi tempat yang justru menghadirkan ketakutan terhadap kebebasan berpikir.
Tentu kebebasan bukan berarti tanpa batas. Demokrasi tetap harus dijalankan dengan tanggung jawab moral, etika akademik, dan penghormatan terhadap hukum. Namun membatasi ruang dialog hanya karena kekhawatiran terhadap perbedaan sudut pandang adalah kemunduran dalam kehidupan intelektual.
Khusus di Gorontalo, kampus-kampus harus mampu menjadi contoh ruang akademik yang sehat dan terbuka. Jangan sampai kampus di Gorontalo justru mencerminkan kegagalan demokrasi, tempat di mana mahasiswa kehilangan hak untuk berdiskusi, berpikir kritis, dan menyampaikan gagasan. Sebab ketika ruang demokrasi mulai dipersempit, sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan mahasiswa, tetapi masa depan intelektual daerah itu sendiri.
Jika suatu saat ada kampus, terkhusus di Gorontalo, yang mulai membungkam ruang demokrasi, melarang diskusi, atau menekan gerakan mahasiswa, maka perlawanan aktivis mahasiswa adalah jawaban. Sebab sejarah membuktikan bahwa perubahan selalu lahir dari keberanian mahasiswa menjaga nurani kampus. Aktivisme bukan ancaman, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan kampus tetap berdiri di atas nilai kebebasan akademik dan demokrasi.
Hari ini, mahasiswa membutuhkan kampus yang membuka ruang percakapan, bukan ruang pembungkaman. Sebab bangsa ini tidak akan maju bila generasi mudanya hanya diajarkan untuk diam. Bangsa ini membutuhkan anak-anak muda yang mampu berpikir kritis, berani menyampaikan pendapat, dan tetap menjunjung adab dalam perbedaan.
Kampus harus kembali menjadi tempat lahirnya keberanian intelektual. Sebab dari ruang-ruang diskusi itulah sejarah perubahan bangsa ini pernah dimulai.
